PENDUKUG PEMERINTAH TERPECAH SIKAPI DPR

Bangun Gedung Ajari Boros

Jakarta Kompas – Partai Politik anggota Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono terpecah menyikapi polemic pembangunan gedung baru DPR, Partai Demokrat adalah partai yang masih bersikukuh membangun gedung baru DPR tetapi dengan modifikasi.

                 Mayoritas partai meminta agar pelaksanaan pembangunan gedung DPR, total senilai Rp 1,6 triliun, ditunda dan dikaji ulang. Bahkan ada yang mengusulkan agar Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dibubarkan. Mereka meminta agar anggaran biaya pembangunan gedung baru tersebut dialihkan untuk menambah anggaran pemberdayaan rakyat.

                 Tidak hanya sebagian dari pejabat yang menolak pembangunan gedung DPR yang baru. Masyarakatpun juga berpendapat, pembangunan gedung DPR sebaiknya perlu dikaji ulang. Bahkan masyarakat mengusulkan BURT dibubarkan. “Menurut saya BURT harus dibubarkan lantaran selalu mengeluarkan gagasan kontroversial, dari pengadaan mesin cuci di rumah dinas anggota DPR tahun 2004, renovasi rumah dinas, hingga pembangunan gedung baru. “Padahal DPR dipilih bukan untuk memikirkan fasilitas bagi dirinya sendiri, melainosefa Anggi Miranti.

                 Secara tegas, manager Mc Donald Bobby Susanto menyebutkan, tidak setuju gedung baru DPR dibangun saat ini. Pembangunan gedung itu tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini yang diselimuti kemiskinan.

                 Kamis lalu, sekretaris Purchasing PT Aero Wisata Catering Service Astria Safitri 25 juga menilai bahwa pembangunan gedung itu kurang etis. Mahasiswa Tarumanegara Putu Arjun meminta agar pembangunan gedung baru itu dikaji ulang.

                 Secara terpisah, para mahasiswa Trisakti, menilai DPR mengajarkan pemborosan terhadap rakyat. Jangan berfikir dengan meningkatkan fasilitas yang mereka teria, dapat mengangkat status dan wibawanya.

                 “Tingkah laku yang peka terhadap nasib mayoritas rakyat yang masih miskin atau mendekati miskin, justru yang diperlukan agar dihormati dan terangkat status sosialnya sebagai wakil rakyat.(Gisela)
(sumber, Kompas 4 September 2010)